Fenomena menjamurnya sumur bor di Bali sebenarnya adalah rahasia umum yang jarang dibahas secara terbuka. Alasannya klise: Siapa sih yang betah nungguin air PDAM yang kadang warnanya kayak kopi susu, atau alirannya yang lebih sering “muncrat-muncrat” daripada mengalir deras?
Akhirnya, jalan pintas diambil. Panggil tukang, bayar sekian juta, dan voila! Air jernih keluar dari perut bumi. Kita merasa menang. Kita merasa mandiri.
Tapi, pernah nggak khe mikir, kalau setiap tetes air yang disedot dari sumur bor di Bali itu sebenarnya khe lagi “maling” harta negara dan ngerusak masa depan pulau ini? Terdengar lebay? Mari kita bedah faktanya sambil ngopi.
Mitos “Tanahku, Airku” yang Salah Kaprah
Banyak semeton yang beranggapan, “Kan tanah warisan bapak saya, sertifikat hak milik atas nama saya, ya bebas dong mau ngebor sampai inti bumi!”
Eits, tahan dulu egonya, Wi. Secara hukum, asumsi itu salah total.
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33, air (termasuk air tanah) itu dikuasai oleh Negara. Khe cuma punya hak atas permukaan tanahnya buat bangun rumah atau merajan. Tapi akuifer (kantong air) di bawahnya? Itu milik publik.
Apalagi sekarang ada aturan ketat dari Kementerian ESDM. Penggunaan air tanah di atas 100 meter kubik per bulan wajib punya izin. Masalahnya, banyak rumah tangga di Bali sekarang itu “rumah tangga rasa industri”. Punya kos-kosan 10 pintu, kolam renang pribadi, plus usaha laundry. Kalau masih pakai sumur bor tanpa izin, itu namanya pelanggaran administratif yang dibalut kearifan lokal.
Bahaya Tersembunyi Sumur Bor di Bali: Intrusi Air Laut
Ini bagian yang paling ngeri. Kenapa sumur bor di Bali, khususnya di area Denpasar Selatan, Kuta, dan Sanur sekarang airnya mulai terasa payau?
Itu bukan karena airnya asin alami. Itu karena fenomena Intrusi Air Laut.
Gampangnya gini: Karena air tawar di bawah tanah disedot gila-gilaan sama hotel, vila, dan ribuan sumur warga, tanah di bawah sana jadi kosong. Karena hukum alam itu benci kekosongan, air laut di sekitar pesisir akhirnya merembes masuk mengisi celah itu.
Apa Dampaknya? Sekali air tanah terkontaminasi air laut, butuh ratusan tahun buat memulihkannya. Kita mewariskan air rasa garam buat anak cucu. Belum lagi risiko Land Subsidence (penurunan muka tanah). Jakarta udah mulai tenggelam, khe mau Bali nyusul?
Dilema Warga: Antara Regulasi dan Realita PDAM
Media ORASI nggak naif. Kita tahu kenapa opsi sumur bor di Bali jadi primadona. Ini adalah bentuk ketidakpercayaan publik (distrust) terhadap layanan air bersih pemerintah.
Gimana mau taat aturan kalau layanan PDAM seringkali mengecewakan? Giliran telat bayar didenda, tapi giliran air mati berhari-hari nggak ada kompensasi. Wajar kalau warga cari solusi sendiri.
Tapi, solusi jangka pendek ini punya harga jangka panjang yang mahal banget.
Jadi, Harus Gimana?
Poinnya bukan melarang total, tapi sadar diri. Kalau memang kebutuhan rumah tangga khe kecil, bijaklah pakai air. Kalau khe punya usaha komersil (vila/kos/laundry), urus izin SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah) dan bayar pajak air tanahnya. Jangan jadi “maling budiman”.
Isu sumur bor di Bali ini butuh solusi dua arah. Pemerintah harus benerin layanan PDAM biar warga nggak punya alasan buat ngebor, dan warga juga harus sadar kalau air tanah itu bukan sumber daya tak terbatas.
Ingat, Ton. Penjor boleh tinggi menjulang ke langit, tapi jangan sampai tanah di bawah kaki kita ambles gara-gara keserakahan kita sendiri.
