Ton, dari kecil kita selalu didoktrin kalimat manis: “Belajar yang rajin, biar ijazahnya bagus, gampang cari kerja.” Tapi realitanya pas terjun ke dunia nyata buat apply kerja? Ijazah cumlaude dan CV estetik bikinan Canva Pro-mu itu sering kali cuma jadi tiket parkir.
Tiket VVIP-nya? Tentu saja jalur orang dalam.
Tiap ada loker di Bali, Gen Z pasti paling depan teriak soal nepotisme, toxic culture, dan ketidakadilan. Apalagi kalau yang keterima ujung-ujungnya temen nongkrong HRD atau sepupunya owner. Tapi sebelum Khe ngomel panjang lebar di X (Twitter) atau Threads, mari kita pakai logika bentar. Apakah semua “Orang Dalam” itu murni kejahatan sistem? Atau kita aja yang marah karena kita bukan bagian dari mereka?
Standar Ganda: ‘Networking’ Canggu vs ‘Jalur Orang Dalam’ Lokal
Mari kita bahas kemunafikan kita sebentar, Wi. Batas antara networking elit dan nepotisme itu tipis banget.
Kalau ekspatriat di Canggu saling lempar proyek ke sesama bule sambil brunch cantik, kita nyebutnya: Networking yang solid. Tapi giliran warga lokal masukin saudaranya buat kerja di perusahaan, kita langsung nyap-nyap teriak: “Dasar jalur orang dalam!”
Standar ganda, bukan?
Kenapa Ordal di Perusahaan Swasta Itu Valid?
Coba bayangin Gek atau Gung buka usaha coffee shop sendiri. Kalian butuh orang buat pegang uang kas atau posisi krusial. Jujur aja, kalian bakal pilih orang random dari internet yang cuma modal file PDF… atau temen sendiri yang kalian udah tahu pasti jujurnya dan nggak bakal bawa kabur mesin espresso?
Bisnis itu fondasinya trust, Ton. Bukan cuma deretan nilai A di transkrip akademik.
Di perusahaan swasta atau bisnis keluarga, sistem referensi ini dipakai buat motong risiko. Kalau perusahaannya bangkrut gara-gara si ponakan titipan ini kerjanya nggak becus, yang rugi siapa? Ya bosnya sendiri. Uang dia, aturan dia. Kita yang dari luar nggak punya hak buat protes banyak.
Beda Cerita Kalau Jalur Orang Dalam di Instansi Pemerintah
Nah, logika trust di atas batal demi hukum kalau kita bicara soal instansi pemerintah atau sektor layanan publik. Di sinilah letak garis merahnya.
Gajinya dibayar pakai pajak dari keringat rakyat, tapi kursi kerjanya diisi pakai jalur “Halo, deking”. Kalau di swasta yang rugi pemilik modal, di pemerintahan yang rugi ya kita-kita ini. Masyarakat yang harus antre berjam-jam dilayani oleh oknum inkompeten yang masuk cuma karena “bapaknya kenal orang dalam”.
Di swasta, jalur orang dalam itu hak istimewa sang pemilik modal. Tapi di pemerintahan? Itu namanya parasit anggaran dan perampokan halus hak publik. Nepotisme yang dibiayai negara bukan lagi networking, tapi pembusukan birokrasi dari dalam.
Kesimpulan: Realistis atau Idealis?
Kita benci nepotisme, sampai suatu hari paman kita sendiri yang nawarin jalan pintas masuk perusahaan BUMN atau dinas tertentu. Mendadak, idealisme lenyap ditelan cicilan KPR dan gaya hidup FOMO.
Jadi gimana menurut Khe, Ton? Lebih bahaya mana: antrean loker swasta yang udah di-booking keponakan owner, atau birokrasi negara yang diisi sama parasit jalur titipan?
Spill pengalaman Khe pas kalah saing sama kekuatan “rekomendasi bapak” di kolom komentar!
