Pernah nggak sih, Khe lagi bengong di tengah kemacetan Canggu atau lagi nahan napas pas lewat tumpukan sampah, terus buka HP dan baca berita: “Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali Tembus Sekian Triliun!”?
Rasanya pengen banting setir (kalau bisa gerak), kan?
Selama ini, narasi yang dibangun pemerintah sering banget menjadikan PAD alias Cuan Daerah sebagai tolak ukur kesuksesan (KPI). Seolah-olah kalau kas daerah penuh, berarti tugas negara selesai. Padahal, realitanya di lapangan sering kali zonk.
Nah, biar nggak cuma modal emosi, kita coba bedah kinerja Pemda Bali pakai standar “Dosen Killer” paling legendaris di dunia ekonomi: Adam Smith.
Siapa Sih Adam Smith?
Buat Khe yang sering bolos kelas Ekonomi, kenalin nih Adam Smith. Dia penulis buku The Wealth of Nations (1776) dan sering disebut sebagai Bapak Ekonomi Modern. Meskipun hidup ratusan tahun lalu, idenya soal tugas negara itu masih valid banget buat nampar realita kita hari ini.
Kalau Smith masih hidup dan work from Bali, dia mungkin bakal geleng-geleng kepala liat prioritas pemerintah kita.
KPI Pemerintah Itu Cuma 3, Bukan Cari Cuan!
Menurut Adam Smith, pemerintah itu tugasnya jadi wasit dan fasilitator, bukan sekadar pedagang. Dalam bukunya, dia negasin kalau negara cuma punya tiga tugas wajib:
- Pertahanan Nasional: Ngelindungin warga dari invasi luar.
- Keadilan (Justice): Ngebela hak milik (property rights) dan negakin hukum.
- Infrastruktur (Public Works): Bangun fasilitas umum yang swasta males bikin karena nggak ada untungnya, tapi penting buat rakyat.
Simpel, kan? Smith nggak nyebut “PAD Tinggi” sebagai tugas utama. PAD itu cuma bensinnya, output-nya ya tiga hal di atas.
Sekarang, yuk kita audit kondisi Bali pakai 3 KPI Adam Smith ini. Siap-siap shock therapy, Ton.
Rapor Bali 2025: Banyak Merahnya!
1. Mata Kuliah Infrastruktur: NILAI E (REMEDIAL) Smith bilang pemerintah wajib bangun jalan, jembatan, dan pelabuhan buat memperkecil biaya logistik. Faktanya? Pertumbuhan hotel dan vila di Bali ngegas pol, tapi kapasitas jalan segitu-gitu aja. Akibatnya, macet di Bali bukan cuma bikin capek, tapi berfungsi sebagai “pajak tersembunyi” yang bikin ekonomi kita nggak efisien. Urusan sampah (TPA) juga sama. Smith bilang kalau swasta nggak bisa kelola sampah secara untung, pemerintah WAJIB intervensi. Kalau sampah masih numpuk di pinggir jalan, berarti negara gagal sediain layanan publik vital.
2. Mata Kuliah Keamanan & Keadilan: NILAI D (NYARIS GAGAL) “Ah, Bali kan aman, nggak ada perang!” Eits, tunggu dulu. Smith emang nyebut keamanan itu perlindungan dari militer asing. Tapi dalam konteks Bali, musuh kita adalah Bencana Tata Ruang alias Banjir. Kalau tiap hujan Khe was-was rumah kebanjiran atau motor mogok, berarti “Hak Milik” (Property Rights) Khe nggak terlindungi. Ketakutan akan banjir menciptakan ketidakpastian yang bikin warga nggak bisa produktif. Pemerintah yang membiarkan tata ruang kacau sampai banjir rutin, secara teknis gagal melindungi rakyatnya.
Kesimpulan: Stop Flexing PAD, Mulai Kerja Beneran
Kondisi Bali sekarang nunjukin ketimpangan parah: Ledakan ekonomi pariwisata nggak dibarengi sama penyediaan kerangka kerja publik (jalan, drainase, sampah) yang memadai.
Solusi ala Adam Smith sebenernya ada dua:
- Tegakin Hukum Tata Ruang: Jangan semua sawah diizinin jadi beton kalau drainase belum siap.
- Manajemen Transparan: Alihin pendapatan pariwisata langsung buat biayain fasilitas publik. Rakyat udah bayar pajak mahal lewat harga makanan/minuman, jadi kembalikan itu dalam bentuk jalan mulus, bukan cuma laporan angka di kertas.
Jadi buat para pejabat yang terhormat, tolong berhenti flexing angka PAD kalau rakyat masih harus bertarung nyawa cuma buat berangkat kerja.
Gimana menurut Semeton? Kira-kira pajak restoran yang kita bayar tiap nongkrong itu “nyangkut” di mana ya? A. Perbaikan Jalan B. Perbaikan Nasib Pejabat C. Raib ditelan Buto Ijo
