Kita terlalu sibuk misuh-misuh di media sosial gara-gara harga bensin botolan naik dari Rp10.000 jadi Rp15.000. Padahal, kita sedang salah fokus, Ton.
Kelangkaan BBM di Bali sering dianggap sekadar masalah logistik atau kelakuan mafia penimbun. Faktanya, ada perampokan yang jauh lebih masif dan terstruktur saat pompa bensin di SPBU dipasangi tanda “HABIS”.
Yang dirampok bukan cuma selisih lima ribu perak di dompetmu. Yang dirampok adalah waktumu, tenagamu, dan pada akhirnya: gaji harianmu.
“Opportunity Cost”: Pajak Siluman di SPBU
Mari kita pakai logika dasar ekonomi yang namanya Opportunity Cost, atau Biaya Kesempatan.
Ketika kamu menghabiskan waktu 2 sampai 3 jam hanya untuk mengantre Pertalite, waktu itu tidak gratis. Bagi lebih dari 60% pekerja di Bali yang berada di sektor pariwisata, informal, dan logistik, kendaraan adalah urat nadi pencarian uang mereka. Nongkrong 3 jam di atas motor yang mesinnya mati bukan sekadar bikin betis pegal. Itu adalah pajak siluman yang memotong jatah uang belanja dapurmu hari itu.
Matematika Kejam Pekerja Harian di Bali
Coba kita hitung pakai angka nyata biar kerasa perihnya.
Buat seorang supir pariwisata, antre bensin 3 jam berarti batalnya satu ritase perjalanan jauh, misalnya ke Kintamani atau Bedugul. Buat seorang driver ojol, waktu tersebut setara dengan hilangnya 5 sampai 7 orderan makanan. Seorang supir yang biasanya membawa pulang penghasilan bersih Rp150.000 hingga Rp300.000 per hari, tiba-tiba harus menghadapi defisit. Beralih beli Pertamax memang cepat. Tapi margin keuntungan harian mereka hari itu langsung hangus tak bersisa.
Bagi UMKM yang harus mengantar pasokan sayur dari Baturiti ke villa di Canggu, kelangkaan ini berarti satu hal: kerja bakti tanpa profit.
Kamu Pekerja Kantoran? Waktu Rebahanmu yang Jadi Korban
“Ah, gajiku bulanan kok, antre 2 jam nggak bikin gajiku dipotong,” mungkin begitu pikir seorang staf kantoran atau PNS. Benar, gajimu aman. Tapi kamu membayar kelangkaan BBM Bali ini pakai hal lain. Kamu membayarnya dengan waktu istirahatmu.
Waktu rebahan sehabis pulang kerja, atau waktu bermain dengan anak di rumah, habis dirampas oleh aspal dan antrean panjang. Kamu dipaksa membayar mahal sebuah inefisiensi sistem dengan kualitas hidupmu sendiri.
Ironi Pariwisata Bali: Penduduk Lokal yang Disuruh Nombok
Akar masalahnya sering kali bukan murni soal penimbunan.
Masalah strukturalnya ada pada sistem kuota BBM bersubsidi yang kaku, sementara populasi di Bali sangat fluktuatif akibat lonjakan wisatawan saat high season.
Ketika sistem logistik ini gagal mengimbangi pariwisata, warga lokallah yang dijadikan bempernya.
Kita bayar pajak di pulau sendiri, kita cari makan di pulau sendiri, tapi saat infrastruktur kolaps, kita yang disuruh nombok pakai keringat sendiri.
Ironisnya, Bali selalu dibanggakan sebagai etalase pariwisata internasional. Tapi roda ekonomi warga di bawah bisa mati total cuma gara-gara kapal tanker telat bersandar.
Berhenti Menormalisasi Waktu yang Terbuang
Kelangkaan BBM Bali bukanlah hal normal yang harus diwajarkan dengan kata “sabar, namanya juga keadaan”.
Mulai sekarang, berhentilah cuma menghitung kerugian dari selisih harga bensin eceran.
Hitunglah berapa rupiah “gaji” yang menguap dari dompetmu setiap kali kamu terjebak di SPBU selama berjam-jam.
Coba ingat-ingat, berapa estimasi pendapatan bersihmu yang melayang saat kelangkaan BBM kemarin? Jangan diam saja, mari bedah angkanya di kolom komentar.
