Hari ini, 21 April 2026, timeline pasti udah penuh sama foto ibu-ibu pejabat atau kompetisi antar instansi pakai kebaya. Sanggulan rapi, senyum anggun, ditambah caption “Habis Gelap Terbitlah Terang”.
Estetik sih, emang. Tapi jujur aja, Ton, emansipasi itu bukan cuma soal hak sekolah tinggi atau menang lomba keluwesan pakai kain. Kalau kita mau ngomongin perlawanan perempuan yang beneran hardcore, kita harus nengok sebentar ke sisi kelam sejarah pariwisata Bali.
Di sini, perempuan pernah harus berhadapan langsung dengan mesin kapitalis kolonial yang jualan tiket kapal pakai tubuh mereka.
Pariwisata Bali Awal dan “Male Gaze” Kolonial
Gini ceritanya, Wi. Zaman dulu, sebelum ada beach club yang gusur sawah atau bule tantrum di jalanan, perempuan Bali itu biasa beraktivitas tanpa atasan. Entah itu buat ngayah di banjar atau urusan keseharian.
Ini murni karena iklim tropis dan kepraktisan. Dalam konteks ritual, ini berkaitan dengan konsep kesucian. Sama sekali nggak ada unsur provokasi seksual.
Tapi, masalah dimulai saat Belanda datang. Setelah menumpahkan darah leluhur kita di Puputan Badung (1906) dan Klungkung (1908), mereka tiba-tiba pengen rebranding Bali. Dari pulau yang ditaklukkan dengan kekerasan, disulap jadi “Pulau Surga yang Damai”.
Kacamata kolonial (atau male gaze bule-bule ini) memelintir realita budaya lokal. Ketelanjangan dada yang tadinya sakral dan kasual, dikemas ulang jadi “eksotisme liar”.
Standar Ganda Belanda: Ngatur Moral demi Cuan
Tahun 1920-an sampai 1930-an, perusahaan pelayaran Belanda bernama KPM mulai nyetak poster pariwisata gede-gedean buat disebar ke Eropa dan Amerika. Tagline-nya mentereng: “See Bali” atau “Bali — L’île de Beauté”.
Coba tebak apa visual utamanya? Ya, tubuh perempuan Bali yang masih muda, bertelanjang dada, dengan pose yang diatur sedemikian rupa biar kelihatan “alami”.
Di sinilah letak ironi terbesar dalam sejarah pariwisata Bali, Gung. Belanda ini standar gandanya juara. Di ruang publik lokal, pemerintah kolonial nekan perempuan Bali buat mulai nutup dada dengan alasan “modernisasi dan moral yang beradab”. Tapi di saat yang sama, foto-foto dada perempuan Bali terus dicetak jutaan kopi demi mancing turis tajir datang ke Bali.
Tubuh lokal dikontrol secara moral di rumah sendiri, tapi dieksploitasi habis-habisan di pasar global.
1950: Gek Bali Melawan Eksploitasi Visual
Terus, apa leluhur perempuan kita pasrah aja dijadiin objek foto fotografer bule macam Gregor Krause atau Walter Spies? Jelas nggak.
Ini bagian sejarah yang jarang banget masuk buku cetak sekolah. Tepat pada 19 Desember 1950—baru lima tahun Indonesia merdeka—perempuan Bali bergerak mendesak DPRD Bali.
Hasilnya? Lahirlah “Peraturan larangan memotret wanita Bali”.
Luh, bayangin betapa majunya pemikiran mereka. Di tahun 1950, dunia awam belum kenal istilah body autonomy (otoritas tubuh) atau consent (persetujuan). Tapi Gek-Gek Bali zaman itu udah punya kesadaran radikal: “Tubuh kami bukan properti pariwisata kalian. Kami menolak jadi tontonan.”
Mereka melawan bukan pakai bambu runcing, tapi pakai jalur politik dan hukum. Mereka merebut kembali kendali atas citra dan tubuh mereka sendiri dari sisa-sisa tatapan kolonial.
Refleksi Hari Kartini 2026: Masih Rela Jadi Konten?
Merayakan Hari Kartini dengan parade baju adat itu sah-sah aja. Tapi akan jauh lebih bermakna kalau kita juga mengingat ribuan perempuan Bali tanpa nama yang pernah melawan eksploitasi industri pariwisata raksasa.
Dulu, leluhur kita berjuang berdarah-darah nolak difoto buat konsumsi turis. Otoritas tubuh itu diperjuangkan, bukan dikasih gratis sama pemerintah kolonial.
Sekarang coba kita ngaca sebentar, Ton. Di era di mana viral adalah segalanya, apakah eksploitasi atas nama pariwisata itu beneran udah mati? Atau jangan-jangan, kita sekarang malah dengan sukarela ngantri pengen masuk frame bule random di Canggu demi sedikit engagement?
