Siapa sih yang nggak tahu TPA Suwung? Kalau Khe tinggal di area Denpasar atau Badung, bau khas “parfum” dari tumpukan sampah setinggi gunung itu pasti sesekali lewat di hidung. Belakangan ini, isu masalah sampah di Bali makin ruwet kayak benang kusut. Mulai dari drama TPA Suwung yang mau ditutup tapi nggak jadi-jadi, sampai urusan sampah organik yang sempat dilarang masuk tapi sekarang dibolehin lagi.
Kondisinya sekarang itu labil, Ton. Udah kayak hubungan yang toxic: dibilang putus tapi masih sering mampir. Pemerintah bilang mau tutup biar fokus ke pengolahan sampah mandiri (TPST), tapi nyatanya sistem kita belum siap-siap amat. Akhirnya? Kita semua digantung dalam ketidakpastian.
Siapa yang Salah? Mari Kita Bahas Secara Jantan
Kalau ada tumpukan sampah di pinggir jalan, siapa yang pertama kali Khe salahkan? Pemerintah? Tetangga yang buang sampah subuh-subuh? Atau malah menyalahkan takdir?
Berdasarkan UU No.18 Tahun 2008, urusan sampah itu sebenarnya “trio maut” antara tiga aktor utama. Kalau salah satu pincang, ya bubar jalan:
- Produsen (Korporat): Mereka yang hobi cetak plastik sachet berlapis-lapis yang saking sulitnya didaur ulang, pemulung pun ogah ngambil.
- Masyarakat (Kita, Ton!): Penghasil sampah harian yang seringnya main prinsip “lempar sembunyi tangan”—pokoknya sampah udah keluar dari gerbang rumah, urusan kelar.
- Pemerintah: Yang punya mandat bikin aturan, nyediain truk pengangkut, dan infrastruktur pengolahan akhir yang nggak cuma sekadar numpukin sampah (TPA).
Logika Waras: “Kalau Pemerintah Berantakan, Ngapain Kita Milah?”
Mungkin Gung atau Gek pernah mikir gini: “Lho, produsennya aja masih produksi plastik, pemerintahnya aja buka-tutup TPA kayak warung tenda, ngapain kita repot-repot milah di rumah? Toh nanti di truk juga dicampur lagi.”
Secara logika, argumen ini masuk akal. Tapi secara strategi, ini adalah jebakan betmen. Kalau kita berhenti bergerak karena nunggu pihak lain sempurna, ya Bali bakal tenggelam dalam sampah beneran.
Milah sampah sekarang bukan lagi soal gaya-gayaan eco-friendly atau biar kelihatan estetik di Instagram. Ini adalah strategi bertahan hidup.
Milah Sampah adalah “Kartu As” untuk Kritik Penguasa
Ini poin paling penting yang perlu Khe pahami. Kenapa kita harus tetap milah meski sistem di atas masih berantakan? Jawabannya: Moral High Ground.
Selama ini, setiap kali kita protes soal sampah, pemerintah atau korporat punya tameng paling ampuh buat playing victim: “Ya gimana ya, warganya aja belum bisa disiplin milah dari rumah…”
BOOM! Kita langsung skakmat.
Tapi, kalau Gek dan Gung sudah disiplin memilah sampah organik dan anorganik dari rumah, kita pegang Kartu As. Kita punya hak penuh buat menuntut:
- “Eh Korporat, kita udah milah nih, kapan kemasanmu diganti jadi ramah lingkungan?”
- “Eh Pemerintah, warga udah tertib, mana fasilitas pengolahan yang kalian janjikan?”
Kesimpulan dari Masalah Sampah di Bali: Jangan Kasih Mereka Celah!
Patahkan argumen mereka dengan aksi nyata. Kita lakuin bagian kita (milah dari rumah), sisanya… kita tagih tanggung jawab mereka dengan suara yang lebih kencang. Jangan biarkan Bali jadi “Surga Konten” tapi di baliknya tumpukan sampah nggak terurus.
Jadi, gimana Ton? Masih mau nunggu Suwung meledak dulu baru mau milah, atau mau mulai pegang “Kartu As” dari sekarang?
