Kalau melihat angka dari jauh, rasanya kita berhak untuk sedikit bangga. Pada tanggal 13 Oktober 2026 kemarin, jumlah penumpang bus Trans Metro Dewata (TMD) mendadak tembus ke angka 6.501 orang. Angka ini naik tajam sekitar 14% dibandingkan jumlah penumpang sehari sebelumnya.
Di atas kertas, ini adalah berita bagus. Berbagai pihak mungkin akan bertepuk tangan, mengira warga Bali—terutama para komuter muda di Denpasar dan sekitarnya—sudah mulai tercerahkan untuk beralih menggunakan transportasi umum Bali yang lebih ramah lingkungan. Namun, Ton, mari kita lihat realita di jalanan. Kenaikan mendadak ini bukan didorong oleh kesadaran ekologis kolektif yang tiba-tiba turun dari langit, melainkan karena kepepet imbas antrean BBM yang mengular di mana-mana. Pertanyaan kritisnya: saat pasokan bensin kembali normal, apakah 14% penumpang baru ini akan tetap setia menunggu bus, atau balik kanan memanaskan motornya lagi?
Plot Twist: Ketika Solusinya Ikut Mengantre Masalah
Narasi yang sering disodorkan kepada masyarakat adalah: “Tinggalkan kendaraan pribadimu, naiklah transportasi umum untuk menghindari kemacetan dan menghemat BBM.” Ini adalah konsep yang ideal. Sayangnya, realita lapangan memberikan komedi satir yang sulit dibantah.
Di saat warga didorong untuk naik bus karena kesulitan bensin, sebanyak 34 jadwal operasional bus TMD justru batal melayani rute pada periode 11–13 Oktober. Alasannya sangat ironis; bus-bus tersebut ikut terjebak kemacetan parah dan kesulitan mendapatkan BBM untuk beroperasi. Sistem transportasi massal yang seharusnya menjadi tulang punggung mobilitas saat krisis, nyatanya ikut lumpuh oleh masalah yang sama. Sulit rasanya meyakinkan para pekerja untuk meninggalkan motor mereka jika kepastian jam keberangkatan bus bisa lenyap begitu saja di tengah jalan.
Terjebak di Luar Jangkauan “Zona VIP”
Menyalahkan warga Bali yang enggan beralih dari sepeda motor adalah argumen yang paling malas dalam tata kota. Kenyataannya, infrastruktur kita memang dirancang untuk memaksa warga menggunakan kendaraan pribadi.
Berdasarkan publikasi data WRI pada tahun 2025, layanan TMD bersama dengan Trans Sarbagita baru menjangkau sekitar 18% dari total luas kawasan Sarbagita. Meski rute tersebut secara teoritis membelah wilayah yang dihuni 43% penduduk, faktanya sebagian besar luasan geografis Bali Selatan belum tersentuh rute sama sekali. Artinya, lebih dari separuh warga Sarbagita hidup di luar jangkauan radar transportasi publik. Bagi mereka yang tinggal jauh dari jalan protokol—di ujung gang perumahan atau indekos di sudut kabupaten—bus umum bukanlah sebuah alternatif yang riil, melainkan konsep yang hanya indah didengar.
Simulasi Ninja Warrior Menuju Halte
Anggaplah Khe termasuk orang beruntung yang tempat kerjanya terlewati oleh rute TMD. Masalah selanjutnya baru dimulai saat membuka pagar rumah. Tidak adanya integrasi angkutan pengumpan (feeder) dari kawasan permukiman membuat warga harus berjalan kaki sejauh beberapa kilometer menuju halte utama.
Di Bali, berjalan kaki di siang bolong bukan sekadar membakar kalori, tetapi simulasi bertahan hidup. Mayoritas jalan perumahan dan jalan penghubung tidak memiliki trotoar. Kalaupun ada, ruang bagi pejalan kaki sering kali sudah diakuisisi oleh pot bunga raksasa, tiang listrik yang dipasang tepat di tengah jalan, hingga deretan motor yang parkir sembarangan. Kita menuntut masyarakat bergaya hidup modern ala komuter metropolis, namun infrastruktur pejalan kaki yang disediakan tidak memanusiakan manusia. Pada akhirnya, daripada tiba di kantor dengan kemeja lepek penuh keringat atau risiko terserempet di pinggir jalan, pilihan paling logis adalah kembali menggunakan kendaraan pribadi dari depan pintu rumah sampai ke parkiran kantor.
Pemerintah melalui Dishub Bali bukannya diam. Proses perencanaan menuju transportasi publik yang rendah emisi sudah mulai dibahas, termasuk memitigasi risiko sosial dari pengembangan e-BRT Sarbagita bersama WRI. Inisiatif tata kota masa depan ini patut dikawal dan didukung. Namun, bagi para Gen Z yang harus berangkat shift pagi atau mencari kerja besok hari, solusi lima tahun ke depan belum menyelesaikan urat leher yang tegang karena macet hari ini. Mengajak orang beralih dari kendaraan pribadi tidak cukup hanya dengan membeli armada bus baru; kita harus membangun ekosistem jalannya, mulai dari keamanan melangkah keluar dari gang rumah, hingga keandalan jadwal saat situasi krisis melanda.
