Tiap ada ruas jalan yang ditutup buat piodalan, karya, atau melasti, pasti timeline isinya orang ngomel. Seolah-olah, pecalang yang jaga simpang itu adalah sumber segala kemacetan duniawi.
Tapi coba dipikir pakai logika sebentar, Ton. Pas nggak ada odalan atau upacara sama sekali, emangnya jalanan di Bali selancar jalan tol? Nggak juga, kan.
Daripada kita terus-terusan nyalahin tradisi, mari kita bongkar masalah aslinya. Kenapa tata kota Denpasar seolah kelabakan tiap kali budayanya sendiri butuh ruang untuk napas?
Jalanan Bali Punya “Multiple Personality”
Denpasar ini unik. Ia bukan sekadar kota modern yang kebetulan ditinggali masyarakat beradat. Tradisi, banjar, dan prosesi keagamaan adalah fondasi utama yang membentuk kotanya.
Konsekuensinya, jalan raya di Bali itu dari sananya punya fungsi ganda. Siang hari ia jadi tempat lewat ribuan motor, tapi di hari tertentu, aspal yang sama berubah wujud jadi ruang prosesi, arena pertunjukan budaya, sampai ruang ngumpul warga.
Anehnya, sistem transportasi kita dirancang seolah-olah Denpasar ini kota metropolitan soulless tanpa tradisi komunal. Pemkot sendiri sudah lama mengakui kalau jalanan kita didominasi kendaraan pribadi, sementara lahan buat nambah infrastruktur aspal udah habis.
Anatomi Kemacetan: Salah Siapa Sebenarnya?
Kalau mengutip riset dari Universitas Udayana, masalah kemacetan Denpasar itu bisa dibedah jadi tiga penyakit utama:
- Demand: Populasi kendaraan yang terus meledak.
- Supply: Lahan dan jalan raya yang segitu-gitu aja.
- System Operation: Manajemen fasilitas transportasi yang masih error.
Artinya, upacara adat besar seperti Calonarang di Sesetan atau Ngerebong di Kesiman itu bukan menciptakan masalah kemacetan dari nol. Acara-acara ini cuma ngasih tekanan tambahan ke sistem mobilitas kota yang di hari biasa aja udah megap-megap minta napas.
Jalan Alternatif yang Sekadar “Ada”
Secara aturan, UU No. 22 Tahun 2009 memang ngebolehin jalan ditutup untuk kepentingan di luar lalu lintas, dengan syarat: harus ada jalur alternatif. Secara administratif sih aman, check.
Tapi di lapangan ceritanya beda. Menyediakan jalan alternatif belum tentu kapasitas jalan tersebut sanggup menampung limpahan ratusan kendaraan. Kalau jalan alternatifnya aja udah full merayap di kondisi normal, mindahin arus lalu lintas ya cuma mindahin neraka bottleneck ke persimpangan lain.
Pura Nggak Bisa Dipindah, Tata Kotanya Harus Melek
Kalau ada acara konser musik atau festival komersial bikin macet, penyelenggaranya gampang disuruh pindah venue. Tapi, pura, ruang sakral, dan arah mata angin untuk prosesi adat itu nggak bisa direlokasi cuma buat ngikutin proyek pelebaran jalan.
Bali ini sering jualan kebanggaan “budaya” sebagai identitas utama. Tapi giliran budayanya beneran hidup dan turun ke jalan, respons warganya malah, “Aduh, bikin telat ngantor.” Ini paradoks yang agak lucu.
Kota ini harus nerima kenyataan kalau aspal dan dupa bakal terus beririsan. Solusinya bukan sekadar menerjunkan petugas saat kejadian (Traffic Management insidental), tapi butuh yang namanya Cultural Mobility Management.
Sebuah sistem tata kota di mana pemerintah, penyelenggara event, desa adat, dan kepolisian dari awal sudah menghitung kapasitas, shuttle, dan kantong parkir sebelum acara dimulai.
Karena dari awal Denpasar tahu kok kalau dia kota penuh ritual. Jadi, yang harusnya beradaptasi itu tata kota terhadap tradisi Bali, bukan tradisi yang terus-terusan disuruh minggir.
Gimana menurut Khe? Udah siap mengkritik sistemnya, atau masih mau setia nyalahin pecalang? Drop opini Khe di kolom komentar!
