Bayangkan Bali sepuluh atau dua puluh tahun lagi.
Kita mungkin masih gampang ngopi bareng Wayan, atau pinjam korek ke Made. Tapi, untuk nemuin Nyoman, apalagi Ketut? Bakal sesulit nyari tanah murah di Canggu.
Pemprov Bali rupanya sadar dengan ancaman ini. Pada September 2026, muncul kabar bahwa pemerintah sedang menyiapkan program insentif khusus untuk anak ketiga (Nyoman/Komang) dan anak keempat (Ketut).
Tujuannya mulia: melestarikan nama Bali sekaligus mengatasi krisis demografi Bali yang mulai menua (ageing population). Prioritas awalnya? Keluarga miskin.
Niatnya memang bagus. Tapi pertanyaannya, benarkah nama Bali mulai hilang karena kita lupa budaya? Atau karena punya empat anak di zaman sekarang itu harganya kelewat mahal?
Bukan Lupa Adat, Tapi Dompet yang Sepakat
Mari kita lihat datanya dulu, Ton.
Tahun 1971, rata-rata perempuan di Bali punya hampir enam anak (TFR 5,96). Kakek nenek kita hidup di zaman ketika punya anak banyak adalah kewajaran. Pekarangan masih luas, bahan pangan bisa ditanam, dan tekanan hidup tidak sebrutal sekarang.
Lalu masuk ke tahun 2025. Angka kelahiran (TFR) Bali anjlok tajam di angka 2,02.
Artinya, keluarga modern di Bali sekarang rata-rata berhenti di anak kedua. Ketika mayoritas pasutri stop di Wayan dan Made, secara matematis Nyoman dan Ketut otomatis berkurang.
Ini bukan soal Gen Z Bali tiba-tiba jadi sekuler atau nggak peduli tradisi. Ini murni matematika ekonomi. Punya anak ketiga dan keempat sekarang itu butuh modal raksasa. Ada biaya rumah, uang pangkal sekolah, asuransi kesehatan, sampai mikirin childcare karena suami istri sama-sama harus kerja.
Ironi Kemiskinan dan Kelas Pekerja yang Terlupakan
Di sinilah letak cacat logika dari insentif yang hanya menyasar keluarga miskin.
Secara makro, angka kemiskinan Bali itu sangat rendah. BPS mencatat pada September 2025, kemiskinan kita cuma 3,42%. Terendah secara nasional.
Tapi, “tidak miskin menurut BPS” bukan berarti “kaya raya dan bebas finansial”.
Garis kemiskinan itu cuma ukuran untuk bertahan hidup minimum. Sementara keputusan untuk punya anak, sangat dipengaruhi oleh rasa aman di masa depan.
Coba tanya ke temanmu yang gajinya sedikit di atas UMK. Secara statistik, dia nggak masuk kategori miskin penerima bansos. Tapi di dunia nyata? Dia adalah sandwich generation. Gajinya habis untuk bayar kos, nyicil motor, ngirim uang ke kampung untuk odalan, plus nabung buat DP KPR yang harganya makin nggak ngotak akibat gentrifikasi.
Buat kelompok kelas pekerja ini, nambah anak ketiga atau keempat adalah bentuk financial suicide. Uang insentif dari pemerintah tidak akan pernah cukup untuk menambal rasa insecure mereka soal tempat tinggal dan biaya pendidikan.
Menyelamatkan ‘Ketut’ Harus Dimulai dari Dompet Bapaknya
Budaya itu nggak hidup di ruang hampa. Budaya hidup dan lestari dari masyarakat yang sejahtera.
Menyelamatkan identitas penamaan Bali nggak bisa diselesaikan cuma dengan membagikan bantuan sosial ke kelompok miskin ekstrem. Pemerintah harus berani melihat akar masalahnya: biaya hidup di Bali yang makin tidak ramah buat penduduk lokalnya sendiri.
Selama harga tanah dibiarkan liar, UMK stagnan, dan perlindungan kelas pekerja diabaikan, maka nama Nyoman dan Ketut pelan-pelan akan bergeser statusnya.
Bukan lagi sekadar urutan kelahiran, tapi simbol kemewahan yang cuma bisa dimiliki oleh mereka yang benar-benar kaya.
Jadi, kalau ditanya mau punya berapa anak nanti? Mungkin jawabannya bukan lagi tergantung wejangan penglingsir, tapi tergantung seberapa besar plafon KPR yang disetujui bank.
