Belakangan ini, timeline media sosial kita penuh dengan rekaman CCTV yang bikin waswas. Di Kerobokan, seorang turis Polandia kalungnya ditarik pemotor saat jalan kaki jam 2 pagi. Pindah ke Sanur, seorang wisatawan Italia sampai jatuh dan luka-luka karena tas di keranjang sepedanya ditarik paksa.
Respons aparat berjalan cepat. Dalam waktu singkat, enam terduga pelaku penjambretan di Kuta ditangkap. Tapi, yang bikin alis mengernyit adalah kesimpulan dan imbauan yang keluar setelahnya: Wisatawan jangan pakai perhiasan mencolok, taruh tas di posisi aman, dan hindari jalan malam.
Terdengar sangat logis dan masuk akal, kan? Tentu saja. Harm reduction atau upaya menjaga diri itu wajib. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, imbauan ini menyimpan satu ironi besar yang jarang kita bicarakan.
Solusi Instan untuk Masalah Sistemik
Ketika solusi utama dari masalah keamanan pejalan kaki di Bali adalah menyuruh pejalan kakinya bersembunyi, itu artinya kita sedang mengakui satu hal: jalanan kita memang tidak aman, dan kamu harus tanggung jawab sendiri atas nyawamu.
Data BPS mencatat ada 71 kasus pencurian dengan kekerasan di Bali sepanjang tahun 2025. Ini bukan angka yang kecil, dan masalahnya bukan sekadar turis yang “lengah”.
Mari kita bicara realita infrastruktur. Jauh lebih mudah bagi institusi untuk merilis imbauan “jangan jalan malam” daripada harus melakukan audit penerangan jalan secara berkala. Jauh lebih murah menyuruh orang masukin kalung ke kantong daripada membangun trotoar dengan pembatas yang aman agar pemotor tidak bisa bermanuver sembarangan mendekati pejalan kaki.
Kita mengantongi triliunan rupiah dari pajak hotel, restoran, dan pungutan wisman. Tapi, sekadar menjamin seseorang bisa berjalan kaki sejauh dua kilometer dari hotel bintang lima ke minimarket tanpa merasa sedang ikut survival game, pemerintah tampaknya belum sanggup.
Mitos Bali Sebagai “Walkable Paradise”
Kawasan wisata seperti Kuta, Legian, Seminyak, dan Sanur selalu dijual sebagai kawasan yang bisa dinikmati dengan berjalan kaki atau bersepeda santai. Jarak antara pantai, kafe, dan tempat hiburan sangat berdekatan.
Aturan di atas kertas juga sangat ideal. Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2023 sudah tegas menyebutkan bahwa trotoar harus memperhatikan keselamatan pejalan kaki. Bahkan Pemkot Denpasar juga menyatakan setiap orang berhak mendapat keamanan saat berjalan kaki.
Faktanya? Berjalan kaki dan bersepeda yang seharusnya jadi aktivitas dasar liburan malah berubah jadi perilaku berisiko tinggi. Desain ruang publik kita memberi “karpet merah” buat pelaku kejahatan. Jalanan gelap, tidak ada pembatas fisik antara trotoar dan aspal, dan minimnya pengawasan CCTV yang benar-benar aktif, membuat pelaku dengan mudah melancarkan aksinya.
Bahkan, fakta bahwa dua dari terduga pelaku di Kuta masih berusia 15 dan 17 tahun membuktikan ini bukan cuma soal kelengahan turis. Ini soal residu masalah sosial-ekonomi yang dibiarkan hidup berdampingan dengan gemerlap pariwisata.
Pekerja Lokal Jadi Korban Tak Langsung
Hal yang paling sering dilupakan saat isu jambret viral adalah nasib warga lokal. Narasi “selamatkan citra pariwisata” sering kali menutupi fakta bahwa jalanan gelap itu dilewati oleh kita semua.
Turis mungkin punya pilihan untuk diam di vila dan memesan makanan lewat ojek online. Tapi bagaimana dengan Bli dan Gek yang bekerja di sektor pariwisata? Kasir minimarket, bartender, atau waitress yang baru selesai shift jam 2 pagi. Mereka harus pulang melewati jalanan sepi yang sama.
Mereka tidak punya privilese untuk “menghindari jalan malam”. Mereka bertaruh nyawa di atas aspal yang sama, berhadapan dengan infrastruktur yang gagal melindungi mereka.
Waspada memang tanggung jawab pribadi. Tetapi, menciptakan tata ruang, trotoar, dan jalanan yang aman adalah tanggung jawab institusi. Meminta pejalan kaki untuk terus mengalah sama saja dengan membiarkan ruang publik kita direbut oleh pelaku kejahatan.
Jadi, Ton, jalan mana di dekat tempat kerjamu yang fasilitas lampunya paling gelap dan bikin deg-degan kalau lewat sana malam hari? Bagikan di kolom komentar, mari kita buat “peta rawan” versi warga.
