Bagi banyak anak muda Bali hari ini, urusan menabung mungkin identik dengan bank digital, reksa dana, atau e-wallet. Namun, coba tengok buku tabungan orang tua kita di rumah. Sebagian besar dari mereka masih menaruh hasil kerja keras—mulai dari dana pendidikan, biaya upacara, hingga tabungan hari tua—di Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
Di tingkat desa adat, LPD memang dibangun di atas satu fondasi yang sangat kuat: kepercayaan. Sayangnya, kepercayaan tanpa transparansi yang bisa diuji sering kali berubah menjadi kerentanan.
Belakangan ini, publik Bali dikejutkan oleh laporan Bendesa Adat Buahan ke Polres Tabanan pada 12 November 2026 terkait dugaan penyalahgunaan dana LPD selama periode 2024–2026. Potensi kerugian sementara diperkirakan mencapai Rp19,3 miliar berdasarkan pengawasan internal LPD. Hingga 19 November 2026, perkara ini masih berada dalam tahap penyelidikan polisi dengan sekitar 15–20 orang yang telah dimintai keterangan, sehingga angka kerugian maupun aliran dananya belum bersifat final.
Kasus ini mudah sekali dibelokkan menjadi berita sensasional soal judi online. Padahal, ada pertanyaan yang jauh lebih mendesak bagi kita semua: bagaimana sebenarnya sistem pengawasan LPD di Bali bekerja, dan mengapa dugaan masalah bernilai miliaran rupiah sering kali baru terbuka setelah nasabah kesulitan menarik simpanannya?
Bukan Bank Biasa: Mengapa Pengawasan LPD di Bali Berbeda dari OJK?
Banyak krama—termasuk generasi mudanya—yang mengira LPD diawasi dengan standar yang sama seperti bank umum. Faktanya, tidak demikian.
Berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, keberadaan LPD diakui berdasarkan hukum adat dan dinyatakan tidak tunduk pada undang-undang lembaga keuangan mikro tersebut. Artinya, struktur pengawasan LPD di Bali tidak berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti perbankan konvensional.
Sebagai gantinya, operasional LPD diatur oleh:
- Awig-awig dan pararem desa adat.
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD.
- Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 44 Tahun 2017.
Konsekuensinya juga menyentuh soal keamanan dana nasabah. Meskipun Perda Bali mengatur adanya skema perlindungan LPD, penyangga likuiditas, dan penjaminan simpanan yang dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD), skema tersebut berbeda dari penjaminan simpanan bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Keistimewaan hukum adat ini memang memberi ruang bagi desa untuk berdaulat secara ekonomi. Namun, di sisi lain, kemandirian tersebut menuntut pengawasan internal yang jauh lebih ketat karena nasabah tidak bisa bergantung pada sistem pengawasan perbankan konvensional.
Punya Pengawas Berlapis, Kok Bisa Baru Ketahuan Saat Uang Seret?
Di atas kertas, aturan mengenai pengawasan LPD di Bali sebenarnya sudah cukup berlapis. Perda Bali Nomor 3 Tahun 2017 mewajibkan LPD membuat laporan bulanan, tiga bulanan, dan tahunan, serta menjalani audit sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
Secara struktural, ada beberapa pihak yang memegang peran pengawasan dan pembinaan:
- Panureksa (Pengawas Internal): Dipimpin langsung oleh Bendesa Adat, bertugas melakukan monitoring, audit, mengevaluasi kinerja prajuru, hingga melaporkan pertanggungjawaban ke paruman desa. Bahkan, untuk LPD dengan aset di atas Rp1 miliar, anggota Panureksa dipersyaratkan memiliki kecakapan dalam pengelolaan keuangan dan audit.
- Paruman Desa: Forum tertinggi di mana prajuru wajib menyampaikan pertanggungjawaban tahunan paling lambat tiga bulan setelah tahun buku berakhir.
- LPLPD: Lembaga yang menerima laporan rutin (bulanan, tiga bulanan, tahunan), melakukan pembinaan teknis, audit, hingga menangani LPD bermasalah.
- Pemerintah Provinsi dan Kabupaten: Berperan dalam pembinaan umum, pemantauan laporan, dan pengawasan kelembagaan.
Melihat daftar panjang tersebut, pertanyaan besarnya bukan lagi “apakah LPD punya pengawas?”. Pertanyaan yang lebih tepat adalah: apakah para pengawas ini memiliki kompetensi, independensi, data yang akurat, dan keberanian untuk membunyikan alarm lebih awal?
Dalam kasus LPD Buahan, persoalan justru mulai dirasakan ketika seorang nasabah hendak menarik simpanan sekitar Rp200 juta dan tidak langsung dapat dilayani. Dari penelusuran internal, muncul dugaan dana dipindahkan secara bertahap ke rekening pribadi atau keluarga—bahkan disebut pernah terjadi hingga 30 transaksi masing-masing Rp25 juta dalam sehari. Tentu saja, keterangan pejabat desa ini masih harus dicocokkan dengan hasil pemeriksaan bank dan penyelidikan Polres Tabanan.
Ilustrasi Cicilan 536 Tahun dan 4 Potensi Lubang Pengawasan
Salah satu detail yang paling menyita perhatian publik dalam kasus Buahan adalah kabar kesanggupan pihak terkait di paruman desa untuk mengembalikan dana dengan cicilan sekitar Rp3 juta per bulan.
Jika kita hitung secara matematis, nominal Rp19,3 miliar dibagi Rp3 juta per bulan membutuhkan waktu sekitar 6.433 bulan, atau setara 536 tahun. Itu pun belum menghitung bunga atau inflasi. Meski angka ini sekadar ilustrasi—karena pemulihan dana tetap bisa diupayakan lewat penelusuran aset, kredit LPD, atau mekanisme hukum lain—hitung-hitungan tersebut cukup menggambarkan betapa besarnya skala masalah yang dihadapi krama.
Tanpa mendahului hasil audit resmi maupun penyelidikan polisi di Buahan, secara editorial ada empat kemungkinan lubang yang kerap membuat sistem pengawasan LPD di Bali kecolongan:
- Laporan ada, tetapi tidak diverifikasi: Laporan rutin mungkin diterima setiap bulan, namun angkanya tidak dicocokkan langsung dengan rekening koran bank dan saldo kas fisik.
- Faktor kedekatan sosial: Hubungan kekerabatan dan rasa ewuh pakewuh di lingkungan desa adat bisa membuat pengawas enggan mencurigai atau menegur pengurus.
- Audit tahunan sekadar formalitas: Audit kehilangan tajinya jika hanya memeriksa kelengkapan dokumen di atas kertas tanpa menguji otorisasi transfer dan transaksi riil.
- Krama terlambat mendapat informasi: Transparansi tidak cukup jika di paruman desa warga hanya diberi tahu bahwa LPD “sehat”, tanpa pernah diberi akses melihat laporan keuangan dan hasil auditnya secara terbuka.
Oleh karena itu, dokumen paling krusial dalam kasus yang diduga berlangsung pada 2024–2026 ini adalah laporan audit tahun 2024 dan 2025, rekening koran, serta dokumen otorisasi transfer.
Sanksi Adat vs Hukum Negara: Mana yang Mengembalikan Uang Krama?
Dalam perkembangannya, desa adat disebut telah menjatuhkan sanksi berupa pembatasan pelayanan adat hingga kewajiban pengembalian dana diselesaikan. Sanksi adat memang penting untuk menjaga ketertiban dan pertanggungjawaban moral di lingkungan komunitas.
Namun, kita perlu realistis. Sanksi adat tidak otomatis bisa menelusuri aliran dana perbankan, menghitung kerugian final, atau mengembalikan uang tabungan nasabah. Proses hukum negara tetap dibutuhkan untuk pembuktian, penyitaan aset, dan pemulihan dana.
Di sisi lain, publik juga perlu menahan diri agar tidak ikut menghukum keluarga pihak yang dilaporkan. Pemberitaan mengenai pembatasan pelayanan adat yang turut menyasar keluarga kecil harus disikapi secara hati-hati. Jika memang ada dugaan penggunaan rekening keluarga, keterlibatan masing-masing individu tetap wajib dibuktikan secara hukum, bukan lewat persekusi sosial.
Menjaga LPD Bukan dengan Menutup Mata
Kritik terhadap pengawasan LPD di Bali sama sekali tidak bertujuan untuk menjatuhkan institusi LPD. Tidak bisa dipungkiri, LPD punya peran vital dalam menggerakkan ekonomi desa, menyediakan akses kredit bagi krama, dan membiayai kegiatan sosial serta pembangunan di Bali.
Justru karena perannya sangat penting—dan karena di sanalah dana hari tua orang tua kita disimpan—pengawasannya tidak boleh lagi mengandalkan rasa sungkan. Menjaga nama baik LPD bukan berarti menutupi masalah, melainkan memastikan laporan keuangan, hasil audit, dan kondisi likuiditasnya benar-benar terbuka untuk diuji oleh krama.
Sebelum masalah serupa terulang di desa lain, mungkin malam ini adalah waktu yang tepat untuk duduk santai bersama orang tua di rumah dan bertanya satu hal sederhana: di desa kita, pernahkah krama benar-benar melihat hasil audit LPD-nya?




