Coba jalan-jalan ke Kuta atau Denpasar akhir-akhir ini. Wajah kotanya lagi rajin banget skincare-an. Di Kuta, penataan pedestrian pesisir pantai digenjot habis-habisan sepanjang tahun 2026. Trotoarnya dibikin mulus, rapi, dan aesthetic abis. Kalau kamu mau ngonten buat pamer ke teman di luar pulau, Bali Selatan sekarang jelas memenuhi standar “hidup itu indah”.
Tapi, di balik trotoar yang slay dan proyek yang manjain mata itu, ada realita absurd yang dialami Gek dan Ton setiap harinya.
Coba cek status WhatsApp warga lokal atau grup kos-kosan di area Selatan. Isinya bukan pujian buat tata kota, melainkan sumpah serapah karena lagi-lagi keran air di kamar mandi cuma ngeluarin suara angin. Pejalan kaki memang dimanjain abis oleh pemerintah, tapi di sisi lain, warganya lagi cosplay jadi penjaga tandon air tiap jam 2 pagi.
Ini bukan cerita baru, ini adalah core memory yang dipaksa masuk ke otak kita setiap kemarau datang atau setiap kali hujan ekstrem turun.
Wajah Kota Skincare-an Tebel, Saluran Air Lupa Minum
Ada sebuah plot twist yang lumayan bikin emosi kalau kita bicara soal infrastruktur di Bali Selatan.
Pembangunan akomodasi wisata, vila mewah, dan hotel itu kecepatannya udah kayak jamur di musim hujan. Tapi sayangnya, kecepatan ini nggak pernah sejalan dengan ketersediaan infrastruktur dasar. Pemerintah Kabupaten Badung sebenarnya sudah berbesar hati mengakui sejak tahun 2023 bahwa pasokan air bersih dari PDAM jauh tertinggal dari pesatnya pembangunan di Kuta Selatan.
Pemerintah ngaku keteteran ngadepin masifnya pembangunan, bahkan di awal 2026 Camat Kuta Selatan masih harus rapat sana-sini cuma buat bahas gangguan distribusi air yang tak kunjung usai. Ngaku sih ngaku, tapi ya solusinya tetep aja zonk buat warga yang mau mandi sebelum berangkat ngantor.
Angka yang Bikin Kena Mental
Kalau kamu pikir warga lokal yang sering ngeluh mati air itu cuma lebay, mari kita bicara pakai data resmi. Jangan kaget, siapkan mental.
Berdasarkan laporan di DPRD Denpasar pada Januari 2026, cakupan layanan PDAM Denpasar (Perumda Tirta Sewakadarma) ternyata baru menyentuh angka 53%. Ya, kamu nggak salah baca. Hampir separuh kota belum masuk hitungan layanan secara optimal.
Belum selesai di situ. Tingkat kebocoran airnya (NRW – Non-Revenue Water) nyaris tembus 34%. Artinya, lebih dari sepertiga air yang susah-susah diproduksi itu malah staycation entah di mana—bocor di pipa tua, ngalir ke selokan, atau nggak tercatat sama sekali.
Infrastruktur pengolahannya juga ringkih banget. Bukti nyatanya kejadian September 2025 lalu. Gara-gara banjir bandang, ruang pompa dan bendung karet kerendam lumpur, yang bikin Instalasi Pengolahan Air (IPA) Waribang langsung kena mental dan lumpuh total. Hujan deras sedikit, fasilitasnya yang menyerah. Ujung-ujungnya? Pasokan ke wilayah Denpasar Timur, Barat, dan Selatan mati total.
Solusi Rp900 Miliar yang Kena Ghosting
Lalu, apa yang dilakukan pemerintah buat benerin pipa-pipa keropos ini?
Sebenarnya, PDAM Denpasar pernah punya wacana grand design yang lumayan ambisius. Mereka berencana mengganti pipa tua sepanjang 1.400 kilometer lewat skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi sekitar Rp900 miliar. Harapannya, kebocoran bisa ditekan dan tekanan air ke rumah warga nggak lagi loyo.
Tapi apa lacur, rencana besar ini di-cancel dan tidak dilanjutkan karena dianggap beban pembiayaan pengembalian investasinya terlalu berat. Alias: kemahalan, Bos.
Keputusan ngebatalin proyek berisiko tinggi memang rasional secara keuangan. Tapi bagi warga, ini terasa seperti di-ghosting pas lagi sayang-sayangnya. Anggaran buat kosmetik kota selalu ada jalannya, tapi urusan revitalisasi urat nadi air warga lokal malah mundur teratur.
Warisan Masalah: Kenapa Air Tanah dan Permukaan Sama-Sama Sekarat?
Pemerintah bukannya diam 100%. Di tahun 2026 ini, BWS Bali Penida memang sedang melakukan perbaikan dan rehabilitasi Longstorage Tukad Petanu untuk memulihkan kapasitas pasokan air 300 liter per detik bagi Denpasar, Badung, dan Gianyar.
Tapi mari kita jujur-jujuran. Kecepatan damage control ini kalah telak dibanding izin pembangunan vila baru. Krisis air di Bali Selatan ini bukan musibah semalam. Ini adalah dosa tata ruang masa lalu.
Akibat pembiaran puluhan tahun dan lambatnya pemerintah mengejar ketertinggalan utilitas, sekarang kondisinya sudah masuk tahap kritis: air tanah udah makin kering, air permukaan mati terus.
Karena PDAM nggak bisa diandalkan, banyak rumah tangga dan bisnis komersial akhirnya main hakim sendiri dengan mengebor sumur dalam-dalam. Eksploitasi gila-gilaan ini memicu krisis ekologis baru yang lebih mengerikan, mulai dari penurunan muka tanah hingga intrusi air laut yang bikin air sumur jadi asin. Siapapun bupati atau wali kotanya, dari zaman ke zaman, urusan air yang super esensial ini nggak pernah di-treatment dengan urgensi yang setara dengan proyek pariwisata.
Kesimpulan: Kota Cantik Harusnya Nggak Bikin Warganya Dehidrasi
Bali Selatan hari ini hidup dalam paradoks yang menyebalkan. Dua kenyataan hadir bersamaan: ruang publiknya makin rapi dan berkelas internasional, tapi infrastruktur dasarnya sekelas negara yang baru merdeka.
Pembangunan yang baik itu bukan cuma soal apa yang enak dilihat mata atau apa yang bagus buat diunggah turis ke media sosial. Pembangunan yang sukses adalah ketika warga lokalnya nggak perlu lagi langganan air galon setiap minggu cuma buat bilas badan.
Kita tentu bangga Bali makin glowing. Tapi tolong, jangan sampai sibuk memperindah apa yang terlihat di permukaan, sementara warga yang tinggal di dalamnya dibiarkan kering kerontang menjerit minta air.
