Orang-orang sering bilang, “Sayang banget anak muda Celuk sekarang jarang yang mau nerusin kerajinan perak.” Komentar ini biasanya meluncur mulus dari bibir mereka yang menuntut pelestarian budaya, tapi masih menawar kejam saat membeli karya seni lokal.
Mari kita bicara pakai data.
Pada tahun 2019, Kerajinan Perak Celuk resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia. Status ini terdengar sangat epik di atas kertas. Namun enam tahun kemudian, sebuah penelitian dari Universitas Udayana pada tahun 2025 justru menemukan masalah utama di desa ini: krisis regenerasi pengrajin perak. Ketertarikan generasi muda terhadap profesi tersebut ditemukan semakin menurun.
Pertanyaannya, apakah Gen Z Bali sudah tidak peduli pada leluhurnya? Atau mereka sekadar mencoba realistis di tengah kerasnya zaman?
Sekolah Perak Tanpa Gedung Kuliah
Untuk memahami krisis ini, kita harus mundur ke belakang.
Celuk menjadi pusat perak bukan karena mereka punya satu pabrik raksasa atau kampus seni bertaraf internasional. Menurut dokumentasi sejarah, sekitar tahun 1915, seorang pemande bernama I Wayan Klesir (Nang Gati) menurunkan ilmunya kepada putranya, I Nyoman Gati. Ilmu tersebut tidak berhenti di sana, melainkan diajarkan kembali kepada keluarga dan para tetangganya. Kemendikbud mencatat bahwa sistem pewarisan ini bersifat partisipatif. Anak-anak dan keluarga dekat belajar dengan cara terlibat langsung dalam pembuatan kerajinan. Artinya, ilmu itu mengalir dari mata, turun ke tangan, lalu menjadi pengalaman hidup.
Namun, di sinilah letak masalahnya. Ketika ketertarikan generasi muda menurun, bukan hanya jumlah pengrajin yang berkurang. Konsekuensi yang jauh lebih besar adalah berkurangnya aktor yang membawa pengetahuan tradisional tersebut.
Kenyang oleh Pariwisata, Tercekik oleh Teknologi
Kerajinan perak Celuk sebenarnya punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Saat pariwisata Bali meledak, para pengrajin tidak lagi kaku pada bentuk tradisional, melainkan menyesuaikan motif dengan selera pasar dan wisatawan. Fleksibilitas inilah yang membawa mereka pada masa kejayaan di era 1980-an.
Tapi roda berputar. Sekarang, proses yang dulunya membutuhkan ketelitian dan memori otot manusia harus berhadapan dengan efisiensi. Riset tahun 2025 menemukan hadirnya teknik casting, mesin cetakan, mesin desain, hingga teknologi produksi massal di Celuk. Teknologi memang bisa mempercepat produksi dan menekan harga, tapi ia juga berpotensi menggerus skill manual yang selama ratusan tahun menjadi identitas Celuk.
Coba bayangkan 30 tahun lagi, Ton. Kalau sebuah cincin dirancang di komputer, dicetak ribuan keping oleh mesin di pabrik luar desa, lalu hanya dipajang dan dijual di etalase toko di Celuk, apakah itu masih layak disebut “Perak Celuk”?
Realistis, Bukan Durhaka
Jadi, sebelum kita menuding anak muda Celuk enggan melestarikan budaya, coba posisikan diri khe di tempat mereka.
Saat ini, generasi muda dihadapkan pada pilihan profesi yang jauh lebih bervariasi. Pekerjaan tradisional harus bersaing ketat dengan prestise dan kepastian finansial dari sektor hospitality, digital agensi, hingga kerja di kapal pesiar. Mereka harus memilih: mempertahankan idealisme merangkai butiran jawan dengan penghasilan yang tidak menentu, atau memakai kemeja rapi di lobi hotel dengan gaji UMK yang jelas setiap akhir bulan?
Kita tidak bisa membebankan tanggung jawab pelestarian budaya di atas pundak pilihan karier pribadi seseorang. Memaksa Gen Z bertahan menjadi pengrajin murni tanpa adanya ekosistem ekonomi yang mendukung sama saja menyuruh mereka berpuasa demi sebuah estetika.
Siapa yang Harus Membayar Harga Pelestarian?
Regenerasi Perak Celuk mungkin tidak harus berarti memaksa seribu anak muda Bali kembali ke meja kerja kayu untuk memalu plat perak seharian. Bisa jadi, regenerasi bentuk baru adalah munculnya anak-anak Celuk yang menjadi jewellery designer kelas dunia, brand strategist, atau e-commerce specialist yang mengekspor identitas lokal ke pasar global.
Budaya tidak bisa diwariskan jika perut perajinnya kosong. Jadi, kalau menjaga tradisi membutuhkan manusia yang mau menjadikannya sebagai pekerjaan seumur hidup, siapa yang seharusnya memastikan pekerjaan itu layak secara finansial?
Pemerintah? Pasar pariwisata? Atau kita sendiri yang harus berhenti menawar terlalu sadis?
Coba khe renungkan, lalu sampaikan pendapat jujur khe di kolom komentar. Mari kita adu argumen.
