Kalau kamu ketik kata “Bali” di Google sekarang, yang keluar pasti foto sunset estetik, bule lagi yoga di Ubud, atau deretan beach club Canggu. Di mata orang luar, Bali itu pulau yang nggak pernah marah. Kesannya, apa pun masalah dan ketidakadilannya, jawaban kita selalu mentok di “Om Shanti Shanti Om” dan pasrah sama keadaan.
Tapi, benarkah begitu?
Sebagai Gen Z Bali, Khe mungkin sering ngerasa kalau kita ini dituntut buat selalu ramah dan “nerima nasib” demi menjaga iklim pariwisata. Padahal, kalau kita bongkar sedikit aja buku sejarah, masyarakat Bali punya rekam jejak perlawanan yang lumayan hardcore.
Bali nggak cuma soal pariwisata. Dari mahasiswa yang meruntuhkan rezim, desa adat yang menjaga pesisir, sampai solidaritas kelas pekerja yang berujung bentrok—ini adalah 5 gelombang sejarah demonstrasi di Bali yang membuktikan bahwa kita tidak pernah benar-benar diam.
1. Reformasi 1998: Mahasiswa Bali Ikut Tumbangkan Orba
Banyak yang ngira Bali cuma jadi penonton pas krisis moneter 1998 meledak. Kenyataannya, mahasiswa Bali sudah turun ke jalan jauh sebelum Soeharto lengser.
Pada 3 Maret 1998, ratusan mahasiswa Universitas Udayana bikin mimbar bebas yang panas di Kampus Sudirman, Denpasar. Nggak cuma di Selatan, tanggal 6 Maret 1998, mahasiswa STKIP Singaraja juga memblokade Jalan Ahmad Yani buat menyuarakan hal yang sama: perbaikan ekonomi dan demokratisasi. Kita adalah bagian dari mesin pergerakan nasional yang mengubah arah negara ini.
2. Amuk Politik 1999: Ketika Gedung Pemerintahan Ludes Terbakar
Ini sisi gelap sejarah politik Bali yang jarang masuk buku pelajaran sekolah. Pasca-Pemilu 1999, PDI Perjuangan menang telak, tapi pada 20 Oktober 1999, Megawati justru kalah dari Gus Dur dalam voting Presiden di MPR.
Reaksi di Bali? Pecah. Kerusuhan meluas di berbagai wilayah. Massa yang kecewa mengamuk, sampai-sampai Gedung Keuangan Negara di Singaraja terbakar habis dan memusnahkan arsip negara. Di Denpasar, kompleks kantor Pemkab Badung di Lumintang juga mengalami kebakaran dan kerusakan parah. Momen ini jadi bukti valid kalau dinamika politik pusat bisa bikin Bali meledak.
3. Puputan Teluk Benoa (2013-2018): Budaya Jadi Senjata Demonstrasi di Bali
Kalau ada satu gerakan yang jadi core memory buat Gen Z dan Millennial Bali, pastinya adalah gerakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Ini bukan sekadar demo biasa, melainkan benturan keras antara ambisi investasi pariwisata versus ruang hidup dan identitas budaya-spiritual kita.
Mulai dari aksi kolektif warga Tanjung Benoa (GEMPAR) di 3 Agustus 2013, perlawanan ini membesar lewat ForBALI. Tercatat ada 39 desa adat yang secara resmi menyatakan penolakan. Ribuan orang turun ke jalan secara berkala. Yang bikin gerakan ini ikonik: musik, seni, dan parade budaya dipakai sebagai senjata perlawanan. Masyarakat adat, musisi, dan mahasiswa bersatu membuktikan bahwa ruang publik Bali adalah milik warganya, bukan cuma milik investor.
4. Bali Tidak Diam 2019: Ribuan Mahasiswa Kepung Renon
Sebelum kawasan Renon dipenuhi orang jogging pamer outfit, jalanan di sekitar Monumen Bajra Sandhi pernah berubah jadi lautan manusia pada 24 September 2019.
Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Bali berkumpul dan bergerak menuju DPRD Bali. Isu yang dibawa nggak main-main: mereka tergabung dalam gelombang nasional #ReformasiDikorupsi untuk menolak revisi UU KPK, RKUHP yang bermasalah, sampai menuntut penyelesaian isu HAM di Papua dan kebakaran hutan. Hari itu, anak muda Bali mengklaim ulang bahwa mereka melek politik dan peduli pada isu lintas pulau.
5. Solidaritas 2025: Kelas Pekerja Melawan Kesewenangan Aparat
Gelombang perlawanan paling baru terjadi di akhir Agustus 2025. Pemicunya adalah tragedi di Jakarta, di mana Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojol, tewas terlindas kendaraan taktis Brimob saat demo.
Kejadian ini memicu solidaritas lintas batas pulau. Pada 30-31 Agustus 2025, mahasiswa, pengemudi platform digital (ojol), dan masyarakat sipil mengepung Mapolda Bali dan kawasan DPRD Bali untuk menuntut akuntabilitas. Aksi massa ini memanas dan berujung bentrok, hingga kepolisian mencatat ada 138 orang yang diamankan. Ini jadi tamparan keras bahwa isu keselamatan warga dan relasi kuasa antara masyarakat vs aparat juga jadi persoalan genting di Bali.
Beda Zaman, Beda Cara Perlawanan
Dari 5 gelombang sejarah demonstrasi di Bali ini, kita bisa melihat pola yang menarik. Komposisi perlawanan selalu bergeser menyesuaikan zaman. Mulai dari gerakan murni mahasiswa (1998, 2019), amuk pendukung politik (1999), perlawanan masif masyarakat adat dan seniman (2013-2018), hingga solidaritas gig worker alias pekerja platform digital (2025).
Cara protesnya pun beda-beda: ada yang pakai mimbar bebas, parade seni budaya, sampai demonstrasi jalanan yang berujung kerusuhan. Semuanya menunjukkan bahwa Bali selalu terhubung secara organik dengan isu nasional.
Kesimpulan: Damai Nggak Harus Selalu Diam, Ton!
Membangun narasi bahwa “Bali adalah pulau yang damai” itu sah-sah saja demi jualan pariwisata. Tapi, menganggap orang Bali itu pasif dan nggak berani ngelawan ketidakadilan adalah sebuah kesalahan besar.
Demonstrasi dan menyuarakan aspirasi adalah bentuk kewarasan berdemokrasi. Damai itu bukan berarti kita harus bungkam saat ruang hidup dirampas atau hukum dipermainkan.
Melihat ruwetnya kondisi politik dan ekonomi hari ini, rasanya sejarah perlawanan ini belum benar-benar selesai. Pertanyaannya: dari rentetan peristiwa di atas, isu apa yang menurut Khe bakal jadi pemicu gelombang keenam di Bali?
