Ton, timeline sosmed kita belakangan ini penuh banget sama gerakan boikot. Pagi-pagi share poster semangka, siang debat geopolitik, tapi sorenya? Asik ngantri brunch estetik di resto viral kawasan Canggu atau Ubud.
Kelihatannya biasa aja, sampai Khe tahu satu fakta dark: Founder resto viral tersebut berasal dari negara yang paspornya aja nggak diakui sama Republik Indonesia. Nggak ada hubungan diplomatik. Imigrasi nolak keras.
Pertanyaannya, kok bisa mereka buka bisnis segede gaban di Bali? Welcome to the magic of birokrasi kita! Mari kita bedah gimana sistem perizinan pemerintah dan nominee asing di Bali bikin idealisme geopolitik cuma jadi lelucon tongkrongan.
Paspor Ditolak Imigrasi, Diakui Pemda?
Secara aturan negara, paspor dari negara tersebut nggak sakti di Indonesia. Jangankan bikin bisnis, mau liburan aja ribetnya minta ampun. Tapi urusan cuan, birokrasi lokal ternyata punya jalur VIP.
Mereka yang nggak bisa masuk lewat pintu depan, ternyata disambut pakai karpet merah di pintu belakang sistem perizinan kita. Caranya? Nggak usah pakai nama asli buat buka usaha. Cukup cari “Bli” atau “Gek” lokal yang lagi butuh tambahan duit buat bayar cicilan motor. Di sinilah praktik nominee asing di Bali—alias pinjam nama—bermain cantik.
KTP Sakti Warga Bali Selatan
Kita sering banget nyinyir sama warga lokal yang rela nyewain KTP-nya. “Gila, mau aja disogok buat minjemin nama!” Tapi coba kita realistis sedikit, Ton.
Di wilayah aglomerasi Bali Selatan—mulai dari Badung yang overcrowded, sampai ke Gianyar dan Tabanan yang makin dilirik investor—harga tanah udah nggak masuk akal buat UMK lokal. Di tengah tekanan ekonomi, ketika ada yang nawarin duit jutaan rupiah cuma buat numpang nama di akta notaris, menyewakan identitas bukan lagi dianggap pengkhianatan kedaulatan. Buat sebagian Gen Z, itu survival mode.
Paspor hijau kita mungkin sering ditolak kedutaan Eropa, tapi KTP lokal kita sakti mandraguna buat nge-bypass aturan investasi asing.
Sistem OSS: Mesin Cuan yang Pura-Pura Buta
Kalau warga lokal cuma pion yang nyari makan, siapa dalang sebenarnya? Jawabannya ada di mesin birokrasi kita yang Auto-ACC.
Sistem perizinan seperti OSS (Online Single Submission) didesain buat mempermudah investasi masuk. Masalahnya, sistem ini benda mati yang nggak peduli soal geopolitik atau dari mana asal usul beneficial owner sebenarnya. Selama di atas kertas ada KTP orang lokal yang diselipin jadi Direktur Utama, sistem langsung bilang: “Selamat datang, Investor!”
Pemerintah daerah rajin koar-koar soal kedaulatan, tapi Satpol PP mendadak rabun senja kalau udah lihat bangunan estetik yang pajaknya gede. Selama ada setoran buat kas daerah, sistem ini seolah memang didesain buat tutup mata dan telinga.
Kedaulatan Harga Pas, Nggak Bisa Nego
Fenomena resto kontroversial di Canggu dan Ubud ini cuma puncak gunung es dari rusaknya sistem penertiban bisnis WNA di Bali. Nyalahin warga yang nyewain nama itu gampang banget. Tapi mempertanyakan kenapa pemangku kebijakan membiarkan celah hukum ini menganga lebar demi target investasi? Nah, itu baru butuh nyali.
Jadi menurutmu gimana, Ton? Apakah sistem kita ini emang kebobolan karena bodoh, atau sengaja pura-pura bodoh demi cuan pajak daerah? Bagikan artikel ini ke tongkronganmu, dan mari lihat siapa yang berani jujur ngejawab.
