Ton, coba ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali Khe ngerasa bener-bener rileks tanpa mikirin kerjaan, cicilan, atau urunan banjar?
Di luar sana, narasi pariwisata selalu jualan kalau pulau ini adalah surga healing. Bule-bule datang buat nyari zen, yoga di pinggir sawah, dan menikmati slow living. Tapi buat kita warga lokal—buat Wi, Gung, Gek, dan Luh yang harus survive dengan gaji UMR—mencari keseimbangan hidup di Bali itu ibarat main akrobat sirkus tanpa jaring pengaman.
Kita sering teriak kalau sistemnya yang salah. Tapi, jangan-jangan, tanpa sadar kita sendiri yang bikin hidup makin nggak seimbang? Mari kita bedah.
Tri Hita Karana yang Kini Saling Memakan
Dari zaman SD, buku LKS Agama selalu mencekoki kita dengan konsep Tri Hita Karana: harmoni dengan Tuhan (Parahyangan), Manusia (Pawongan), dan Alam (Palemahan). Di atas kertas, konsep ini adalah rumus ultimate menuju keseimbangan hidup di Bali.
Namun, realita di lapangan saat ini justru sebaliknya. Tiga elemen ini sekarang saling mengkanibal satu sama lain.
Demi menjaga harmoni Parahyangan (upacara adat dan yadnya) yang standarnya makin tinggi dan mahal, kita mengorbankan Pawongan. Kita kerja rodi, lembur bagai kuda ngerjain revisian klien sampai lupa waktu tidur, demi nutupin biaya gengsi adat.
Lalu, bagaimana dengan alam warisan alias Palemahan? Ujung-ujungnya, sawah hijau disemen atau disewakan ke investor jadi beach club. Kenapa? Karena menjaga lahan hijau nggak bisa dipakai buat bayar cicilan Scoopy yang bentar lagi jatuh tempo.
Keseimbangan Hidup Cuma Buat yang Punya Privilege?
Seorang teman pernah curhat, “Gimana mau seimbang kalau gaji segini-gini aja, tapi harga tanah naiknya pakai standar dolar?”
Ini adalah fakta yang nggak bisa dibantah. Keseimbangan hidup di Bali saat ini perlahan berubah menjadi barang mewah. Konsep work-life balance itu nyata, tapi sayangnya cuma berlaku buat ekspatriat atau remote worker dengan gaji mata uang asing.
Buat anak muda lokal yang terjebak di tengah gentrifikasi, “berat sebelah” adalah mekanisme pertahanan. Kalau hari ini Khe harus milih nge-skip jadwal ngayah karena harus ngejar deadline kantor biar nggak dipecat, itu valid, Ton. Kita tidak sedang gagal menjaga tradisi; kita cuma berusaha agar tidak berakhir di IGD karena tipes.
Plot Twist: Jangan-Jangan Kita Sendiri yang FOMO?
Nah, di sinilah letak ironinya. Kita sering banget playing victim, nyalahin gentrifikasi, nyalahin bos, nyalahin harga properti. Sistem memang brutal, itu jelas. Tapi coba ngaca sebentar: apakah semua ketidakseimbangan ini 100% murni salah keadaan?
Mari bicara soal monster terbesar yang sering kita pelihara diam-diam: Gengsi.
Kita mengeluh lelah dengan tuntutan adat yang makin mahal. Namun, saat giliran keluarga kita yang punya acara, kita mati-matian maksain bikin banten paling megah biar nggak jadi bahan omongan tetangga atau grup WA banjar.
Kita teriak capek soal work-life balance yang hancur lebur. Tapi di sisi lain, kita sendirilah yang secara sukarela masuk ke jebakan FOMO (Fear Of Missing Out). Memaksakan lifestyle mahal nongkrong di kafe hits Canggu, padahal dompet teriak minta ampun.
Kita yang Lari di Treadmill Tanpa Ujung
Pada akhirnya, kita capek bukan cuma karena sistem sosial dan ekonomi yang berat. Kita kehabisan napas karena kita menolak berhenti untuk memberi makan ego dan gengsi.
Keseimbangan hidup di Bali nggak akan pernah tercapai kalau kita terus mensabotase diri sendiri. Kita menuntut hidup yang santai, tapi kita sendiri yang mengencangkan rantai ekspektasi sosial di leher kita.
Jadi, sebelum Khe ngeluh lagi hari ini soal betapa capeknya jadi anak muda di Bali, coba tanyakan satu hal pada dirimu sendiri: Sebenarnya yang bikin hidupmu nggak balance itu murni karena keadaan, atau karena Khe belum berani mutus rantai gengsi?
Gimana menurut Khe, Ton? Lebih sering jadi korban sistem, atau korban FOMO sendiri? Mari pengakuan dosa di kolom komentar!
