Besok, tanggal 14 Agustus, kalender kita merah. Kita merayakan hari jadi provinsi ini. Tapi kalau kita mau sedikit kritis, apakah khe pernah mempertanyakan kenapa kita harus merayakan tanggal ini?
Sebenarnya, sejarah Provinsi Bali punya plot twist yang jarang dibahas di buku LKS sekolah. Pada awal 1950-an, Bali sama sekali belum berdiri sendiri sebagai sebuah provinsi. Kita justru tergabung dalam sebuah wilayah administratif raksasa bernama Provinsi Sunda Kecil.
Lalu, apa yang membuat kita akhirnya “bercerai” dengan wilayah lain dan berdiri sendiri? Mari kita bongkar arsipnya.
Dulu, Ibukota Kita Ada di Singaraja
Setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950, pemerintah pusat membentuk Provinsi Sunda Kecil. Wilayahnya tidak main-main besarnya, membentang dari Bali sampai ke pulau-pulau di Nusa Tenggara.
Menariknya, dokumen pemerintah pada periode tersebut menunjukkan bahwa ibukota dari wilayah raksasa ini justru berada di Singaraja. Bali saat itu statusnya hanya sebagai salah satu “daerah” yang berdampingan dengan Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, serta Timor.
Bayangkan saja repotnya birokrasi saat itu. Singaraja harus menjadi pusat komando untuk wilayah kepulauan yang bentangannya sangat jauh ke timur, Ton.
“Sunda Kecil” Berubah Nama Sebelum Dipecah
Ada satu fase transisi yang sering terlewat saat membahas sejarah Provinsi Bali. Sebelum dipecah, nama Provinsi Sunda Kecil ternyata sempat diganti.
Pada 28 Mei 1954, dokumen resmi mencatat perubahan nama dari Provinsi Sunda Kecil menjadi Provinsi Nusa Tenggara. Jadi, kelahiran provinsi kita bukanlah sebuah peristiwa instan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari eksperimen penataan administrasi Indonesia pascakemerdekaan.
Apakah Beda Agama Jadi Alasan Utama?
Ini bagian yang paling sering memicu perdebatan. Bali secara kebudayaan, agama, sejarah kerajaan, bahasa, dan struktur sosial memiliki karakter yang berbeda jauh dibanding banyak wilayah Nusa Tenggara lainnya.
Sangat make sense kalau banyak yang mengambil kesimpulan bahwa identitas Hindu Bali adalah alasan utama pemisahan ini. Namun, faktanya berbicara lain. Belum ada dokumen primer dari tahun 1958 yang secara eksplisit menyatakan bahwa Bali dijadikan provinsi terpisah karena keunikan budaya atau agama.
Alasan utamanya justru jauh lebih pragmatis dan birokratis.
Momen “Redesign” Negara dan Lahirnya Tiga Provinsi
Memasuki tahun 1957, Indonesia sedang merancang ulang sistem pemerintahan daerah melalui UU No. 1 Tahun 1957. Pemerintah pusat mulai menekankan pembentukan daerah otonom agar daerah bisa mengurus rumah tangganya sendiri. Bahkan, Presiden Soekarno sampai membentuk panitia khusus untuk mengevaluasi pembagian wilayah negara ini.
Hasil dari evaluasi besar-besaran tersebut memuncak pada 14 Agustus 1958. Melalui UU No. 64 Tahun 1958, wilayah Nusa Tenggara resmi dipecah menjadi tiga Daerah Tingkat I: Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Tapi ada satu fakta mengejutkan dari undang-undang tersebut. Ketika Provinsi Bali baru lahir, pasal 2 secara eksplisit menyebutkan bahwa ibukotanya tetap berkedudukan di Singaraja, bukan di Denpasar.
Misteri “Suara Rakyat” dalam Sejarah Provinsi Bali
Ada satu celah misteri yang ditinggalkan sejarah. Dalam pertimbangan undang-undang pemekaran tersebut, pemerintah pusat mengaku telah mendengarkan “suara-suara rakyat di daerah yang bersangkutan”.
Pertanyaannya: suara rakyat yang mana? Siapa sebenarnya tokoh atau elit Bali yang saat itu bergerilya melobi pemerintah pusat pada rentang waktu 1956–1958? Sampai hari ini, bukti primer mengenai siapa sosok-sosok di balik layar ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi para peneliti sejarah.
68 Tahun Otonomi: Sudah Beneran Mandiri?
Sebagai kesimpulan, tanggal 14 Agustus 1958 bukanlah hari lahirnya masyarakat, peradaban, atau budaya Bali. Tanggal tersebut adalah titik nol dari status Bali sebagai sebuah unit pemerintahan tingkat provinsi dalam Republik Indonesia.
Hari itu adalah momen di mana Bali secara resmi diberikan kewenangan dan otonomi untuk mengurus arah nasibnya sendiri.
Sekarang, setelah 68 tahun memegang kunci rumah tangga sendiri, kita patut merenung. Di tengah masifnya alih fungsi lahan, kemacetan, dan dinamika pariwisata saat ini, apakah Bali hari ini sudah benar-benar memegang kendali penuh atas masa depannya sendiri?
Atau jangan-jangan, kita masih disetir oleh kepentingan dari luar? Kasi tau opini liar khe di kolom komentar.
