Sebelum Denpasar punya segalanya—mulai dari mal mewah, kafe aesthetic, sampai kemacetan By Pass yang bikin emosi—ibu kota Bali itu Singaraja. Tapi anehnya, banyak Gen Z Bali sendiri yang lupa, atau malah nggak tahu sama sekali soal sejarah Singaraja ibu kota Bali ini.
Dulu, utara adalah pusat tata surya Pulau Dewata. Sekarang? Boro-boro.
Buat Khe yang sehari-hari cuma wara-wiri di Selatan, mari kita tarik mundur sedikit ke masa lalu, dan lihat betapa ironisnya realita ketimpangan pembangunan Bali hari ini.
Saat Singaraja Jadi “Bosnya” Bali
Di era kolonial, Singaraja bukan cuma kota numpang lewat. Sepanjang masa itu, Singaraja adalah pusat pemerintahan “Residentie Bali en Lombok”. Bahkan setelah merdeka, status bos ini belum luntur.
Singaraja langsung didapuk jadi ibu kota Provinsi Sunda Kecil, yang wilayahnya mencakup Bali, NTB, dan NTT. Pelabuhan alam Buleleng adalah pintu masuk utama perdagangan internasional. Semua urusan birokrasi, saudagar asing, sampai pusat peradaban modern Bali saat itu berpusat di utara. Status elit ini bertahan sampai tahun 1958 sebelum akhirnya ibu kota resmi pindah ke Denpasar.
Ironi Hari Ini: Dari Pusat Kuasa ke Pabrik Pekerja Migran
Sejarah kebesaran Singaraja mungkin rapi tersimpan di buku pelajaran sekolah dasar. Tapi coba lihat ironinya sekarang.
Daerah yang dulunya jadi gerbang internasional, hari ini justru jadi kabupaten yang warganya paling banyak “cabut” ke luar negeri buat cari kerja. Tahun lalu saja, Buleleng dinobatkan sebagai penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) tertinggi di Bali.
Ada sekitar 1.434 orang yang harus terbang ke luar negeri (kebanyakan kerja di kapal pesiar). Coba tebak Badung, daerah yang paling dimanja infrastruktur dan pariwisata di Bali? Cuma nyumbang 318 orang. Jomplang banget, kan?
Kenapa Buleleng Pilih “Eksodus”?
Tentu, kerja kapal pesiar atau jadi PMI itu bawa pulang dolar. Bagi banyak anak muda di sana, ini adalah prestise dan cara paling cepat buat sukses atau bangun rumah gedongan di kampung halaman.
Tapi di balik success story itu, ada realita pahit: pasar tenaga kerja lokal di utara nggak bisa menyerap mereka dengan gaji yang layak. UMK seadanya, sementara peluang kerja profesional berpusat di Denpasar dan Badung. Opsi logisnya cuma dua: ikut turun gunung berdesakan di Selatan, atau sekalian terbang ke luar negeri.
Kenapa Pembangunan Bali Sangat Berat Sebelah?
Ini bukan sekadar cerita nostalgia masa lalu yang bikin warga utara FOMO. Ini adalah potret nyata bagaimana ketimpangan pembangunan Bali dirawat puluhan tahun.
Infrastruktur raksasa, investasi pariwisata, hotel bintang lima, semuanya ditumpuk di selatan. Memang, secara geografis membangun bandara di Tuban dulu jauh lebih gampang dibanding membongkar perbukitan Buleleng. Tapi, membiarkan utara, timur, dan barat hanya jadi penonton (atau sekadar pemasok tenaga kerja murah) selama berpuluh-puluh tahun jelas bukan strategi yang sehat.
Akibatnya? Selatan overcapacity. Macet, krisis air, dan alih fungsi lahan yang brutal. Sementara daerah lain stagnan, menunggu janji manis pemerataan yang tiap musim pemilu diulang-ulang kayak kaset kusut.
Waktunya Realistis, Ton
Sejarah Singaraja ibu kota Bali membuktikan bahwa roda itu berputar. Dulu utara yang pegang kendali, sekarang selatan yang pusing sendiri karena kepenuhan orang.
Wajar kalau akhirnya banyak anak muda Bali—entah itu Wi, Gung, atau Luh—yang terpaksa ninggalin kampung halamannya demi nominal yang lebih masuk akal.
Menurut Khe, pemerataan ekonomi di Bali ini beneran masih bisa diusahakan, atau emang udah mustahil dan kita harus pasrah sama macetnya Selatan tiap weekend? Kasih tahu opini liar Khe di kolom komentar!
