Kalau sekarang Khe pusing ngelihat harga tanah di Bali yang udah nggak masuk akal, Khe nggak sendirian. Kecemasan soal tanah ini nyatanya udah mengakar dari zaman kakek-nenek kita.
Banyak dari kita diajarkan kalau tragedi berdarah 1965 di Bali itu murni karena rembesan konflik ideologi dari Jakarta. Padahal, kalau kita mau membedah arsip sejarah sedikit lebih dalam, ada fakta yang lebih gelap dan dekat dengan keseharian kita.
Jauh sebelum Oktober 1965 meledak, masyarakat akar rumput di Bali sebenarnya sudah saling curiga. Bensin utamanya bukan sekadar siapa yang kiri dan siapa yang kanan. Tapi urusan perut, dan konflik tanah Bali 1965 yang tak kunjung usai.
Bali Sebelum 1965 Bukanlah Surga Pariwisata
Bayangkan Bali di awal 1960-an. Belum ada beach club, belum ada investor asing yang rebutan bikin resort, apalagi digital nomad. Kehidupan mayoritas masyarakat Bali saat itu sangat linier: sawah, ladang, ternak, dan panen.
Di masa itu, kehilangan sebagian kecil tanah bisa jadi vonis mati buat sebuah keluarga. Pilihannya cuma dua: punya sumber penghidupan sendiri, atau terpaksa jadi buruh penggarap yang nasibnya digantungkan pada tengkulak atau pemilik lahan.
Masalah utamanya, tanah di Bali itu sempit banget, Ton. Data kepemilikan tanah tahun 1963 menunjukkan fakta yang bikin sesak napas: sekitar 54% kepemilikan lahan pertanian di Bali luasnya di bawah 0,5 hektare. Bahkan di daerah seperti Gianyar, angkanya tembus 70%.
Artinya, urusan tanah di masa itu murni soal hari ini bisa makan atau kelaparan.
Land Reform yang Berubah Jadi Medan Perang
Di tengah sempitnya lahan dan populasi yang terus bertambah, masalah makin runyam dengan sistem bagi hasil, buruh tani tanpa tanah, hingga tanah warisan yang digadaikan untuk bayar utang.
Lalu, pada tahun 1960, pemerintah pusat menurunkan kebijakan Land Reform lewat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Niat awalnya mulia: menetapkan batas maksimum kepemilikan tanah dan mendistribusikan kelebihannya ke rakyat yang berhak.
Tapi di atas kertas selalu beda dengan di sawah.
Begitu aturan ini turun ke lembaga lokal, pertanyaannya berubah liar. Siapa yang berhak nentuin tanah mana yang disita? Siapa yang dianggap pemilik sah?. Di titik inilah, konflik agraria berubah wujud jadi arena politik berdarah.
Birokrat, militer, elite desa, dan organisasi tani dari berbagai partai (bukan cuma PKI lewat BTI, tapi juga PNI lewat PETANI) mulai saling bermanuver dan berebut pengaruh.
Inflasi, Bencana, dan Bom Waktu di Banjar
Seolah konflik saling sikut ini belum cukup parah, kondisi ekonomi saat itu sedang hancur-hancurnya. Harga beras yang tadinya Rp7,50 per kilo di tahun 1957, meroket gila-gilaan jadi Rp130 per kilo di tahun 1964.
Belum selesai urusan perut, Gunung Agung meletus dahsyat pada tahun 1963, membunuh ribuan nyawa dan merusak lebih dari 62.000 hektare lahan produktif.
Masyarakat Bali saat itu memasuki pertengahan 1960-an dengan kondisi yang sangat rapuh: tanah sempit, gagal panen, kelaparan, dan politik yang makin terpolarisasi. Wajar kalau propaganda partai politik yang menjanjikan “tanah untuk mereka yang mengerjakannya” langsung laku keras. Ini bukan lagi debat ideologi tingkat tinggi, ini soal bertahan hidup.
Keluarga Pecah Kongsi Gara-Gara Urusan Perut
Saking panasnya tensi politik dan konflik tanah Bali 1965 ini, polarisasi tidak cuma terjadi antar-desa atau antar-kasta, tapi sampai masuk ke dalam kamar tidur.
Penelitian antropologi mencatat hal yang sangat ironis: isu land reform ini bisa membelah satu keluarga. Ada kasus-kasus di mana perempuan Bali aktif turun ke jalan mendukung land reform bersama sayap kiri, sementara suaminya tetap setia pada jaringan patron-klien dengan kelompok politik yang melindungi elite lokal.
Dapur yang sama, namun dengan loyalitas politik yang berseberangan karena himpitan ekonomi.
Pemantik dari Jakarta, Bensinnya dari Bali
Jadi, menyimpulkan bahwa pembantaian 1965 di Bali terjadi semata-mata karena peristiwa G30S di Jakarta adalah pembacaan sejarah yang terlalu malas.
Konfigurasi politik nasional dan operasi militer memang menjadi korek apinya. Tapi, bensin sosial-politiknya sudah disiram dan dibiarkan menggenang bertahun-tahun di Bali lewat krisis pangan, lambatnya land reform, dan keputusasaan masyarakat bawah. Tragedi nasional itu sekadar menjadi pemicu di tengah masyarakat kita yang sudah bertegangan tinggi.
Enam puluh tahun berlalu sejak tragedi itu. Aktornya berubah, sistem politiknya berubah. Tapi anehnya, satu hal tetap konstan: tanah selalu menjadi sumber kecemasan, konflik, dan perubahan sosial terbesar di Bali.
Kalau kakek-nenek kita dulu ribut dan berdarah-darah demi sejengkal sawah untuk ditanami padi, hari ini generasi kita pusing melihat sawah-sawah itu diurug beton untuk jadi villa dan resort.
Sejarah mungkin tidak berulang persis sama, Gek, Wi. Tapi dia sering meminjam rima yang sama. Pertanyaannya: sampai kapan kita mau terus-terusan jadi penonton saat tanah kita sendiri direbut berkali-kali?
